...bumi pertiwi adalah hasil perjuangan yang membuahkan kemerdekaan, namun sayang aset bumi/air pertiwi dipakai dengan ceroboh memakai paradigma kuno, ketinggalan-zaman dan tak lestari pula. kemerdekaan bumi pertiwi sama-dengan liberalisasi pemakaian aset bumi/air oleh korporasi global.
LINGKUNGAN
Negara Memimpin Perusakan Ibu Pertiwi
Selasa, 30 Desember 2008 | 01:19 WIB
Jakarta, Kompas - Saat ini laju deforestasi atau kerusakan hutan di Indonesia masih di atas 1 juta hektar per tahun. Kemudian dilaporkan pemerintah ada 24 pulau tenggelam dalam periode 2005-2007 serta kejadian banjir dan longsor yang hampir merata di semua daerah, menunjukkan negara memimpin perusakan Ibu Pertiwi melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya.
Demikian disampaikan Ketua Institut Hijau Chalid Muhammad, Senin (29/12) di Jakarta.
”Pada akhir 2008 bahkan negara memberi dua kado berupa pengesahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mempercepat eksploitasi tambang dengan menjual murah serta kado pembebasan perkara pembalakan liar hutan oleh 13 dari 14 perusahaan,” kata Chalid.
Belum lagi, adanya penyimpangan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang membatasi pemanfaatan hutan lindung untuk usaha pertambangan, meskipun berupa pengalihan fungsi hutan hanya untuk sarana dan prasarana tambang. Diungkapkan Chalid, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, pemerintah selama 2008 ini mengizinkan pembukaan pelabuhan usaha tambang di kawasan hutan lindung. ”Kemudian di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, masih diizinkan usaha tambang mangan di kawasan hutan lindung pula,” kata Chalid.
Kemudian fakta lain, sebanyak 263 warga dalam setahun ini meninggal akibat bencana ekologis, seperti banjir dan longsor. Ada lagi berupa perizinan pemerintah untuk pengalihan fungsi hutan seluas 4 juta hektar untuk perkebunan sawit di Papua, yang juga menjadi bagian peran negara dalam merusak Ibu Pertiwi.
Chalid juga mengemukakan hal-hal tersebut dalam suatu pertemuan Evaluasi 2008 dan Outlook 2009 Pergerakan Kaum Muda Indonesia kemarin di Jakarta. Tidak hanya bidang lingkungan yang disajikan, tetapi juga meliputi masalah hak asasi manusia, politik, kelautan, ataupun sosial-budaya. (NAW)
Eclectic collections of posts & reposts relating to 'development' as lifestyle improvements. Blogging since 2004.
Tuesday, 30 December 2008
Sunday, 28 December 2008
Jangan Hanya Kagum pada Obama [RI korban Wolfowitz Doktrin]
...menjadi negara kaya[sumber daya alam] tanpa perangkat pengaman adalah suatu kesia-siaan. mirip seperti 'piala dunia' yang diperebutkan semua peserta pertandingan...
Jangan Hanya Kagum pada Obama
Minggu, 28 Desember 2008 | 00:45 WIB
Sumber: Kompas
Berita soal Viktor Bout tidak menggema. Namun, hal ini diharapkan menggema di hati para ahli strategis Indonesia, dengan tujuan mewujudkan secara benar kalimat indah ”Menjaga dan memelihara kedaulatan dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia”.
Ini adalah kalimat klise dan membosankan dan terasa muluk-muluk. Ini adalah kalimat sakti yang kita nantikan untuk diwujudkan. Nyatanya, minyak dan gas alam Indonesia tidak dinikmati rakyat Indonesia sepenuhnya. Nyatanya, ikan-ikan Indonesia dicuri para nelayan asing. Nyatanya, negara gemah ripah loh jinawi ini tidak membuat kehidupan rakyat lebih baik dari yang seharusnya.
Bahkan, negara ini seperti masuk perangkap Doktrin Wolfowitz, mengambil nama dari mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Paul D Wolfowitz. Doktrin ini menyatakan bahwa jika ingin menguasai rakyat suatu negara, kuasailah sumber daya alamnya.
Entah suatu kebetulan atau tidak, hal inilah yang ingin dihindari Presiden Bolivia Evo Morales. Hal ini juga yang ingin dicegah Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Venezuela Hugo Chavez. Hal ini juga yang ingin dihindari Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Tapi lihat, apa julukan media Barat kepada Putin dan Chavez serta Ahmadinejad? Mereka dituduh sebagai diktator dan pemimpin ekstrem kiri. Posisi mereka di media Barat terasa tidak terhormat.
Namun, rakyat di negara-negara yang dipimpin para pemimpin tersebut kini lebih baik secara ekonomi. Bandingkan dengan puluhan tahun Amerika Latin di bawah dominasi AS. Amerika Latin pada dekade 1980-an pernah mengalami atau mendapatkan julukan sebagai wilayah yang hilang.
Adakah hal ini menjadi kesadaran Indonesia, atau setidaknya segelintir elite Indonesia, harapan seluruh bangsa? Menjadikan Indonesia yang lebih makmur memang tidak harus menentang penguasa dunia secara verbal dan frontal.
Akan tetapi, sangat perlu diingatkan agar para elite atau, katakanlah, para pemimpin kita tidak lugu. Elite dan para pemimpin harus taktis dan cerdik, secerdik Singapura yang meraup untung dengan keberadaan sumber daya negara tetangganya.
Kita harus cerdik seperti mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad, yang di bawah pemerintahannya warga Melayu memiliki jati diri, setidaknya secara ekonomi.
Atau, jangan-jangan elite kita sungkem dan bangga jika bisa dekat dengan elite AS, Eropa, dan Jepang yang kehadiran investornya nyatanya tak banyak melahirkan kemakmuran bagi kebanyakan rakyat Indonesia.
Pesan ini disampaikan sehubungan dengan kasus Viktor Bout. Ini adalah tokoh yang ada di balik pemasokan senjata ke daerah konflik, yang memecah belah negara kaya sumber alam.
Pernahkah kita menggugat konflik-konflik di Indonesia yang pernah melanda sejumlah provinsi Indonesia? Apakah konflik itu murni karena persoalan internal tanpa dipicu elemen asing? Semoga saja tidak pernah ada elemen asing. Namun, kita jangan terlalu lugu.
Lebih jauh dari itu, pernahkah kita menyadari bahwa kolonialisme era baru tetap berlaku walau tidak lagi dalam bentuk rodi seperti di zaman penjajahan Jepang?
Mengingatkan pesan pendiri
Indonesia adalah negara yang terkenal ramah dan baik. Namun, janganlah kebaikan ini dimanfaatkan asing dengan muka ramah, tetapi hanya mengeruk kekayaan Indonesia.
Tentu untuk mewujudkan semua itu, harapan akan perubahan perangai yang disampaikan tidak saja tertuju kepada para elite atau pemimpin. Ini juga tentunya diharapkan menjadi kesadaran para elite Indonesia, setidaknya elite di kalangan kecil.
Harapan ini sangat mengena menjelang Pemilu 2009, di mana kita berharap segera muncul pemimpin dan elite-elite kecil di pusat dan di daerah yang menjual program bagaimana memakmurkan Indonesia secara lebih berarti.
Para pendiri bangsa kita telah mengingatkan secara tegas dan tertancap dalam soal kedaulatan dan kemakmuran. Salah satunya yang selalu kita ingat adalah isi satu pasal di UUD ’45, yakni kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
Kita tidak pernah mengakuinya secara eksplisit, tetapi fakta menunjukkan, kekayaan alam yang berlimpah ruah itu tidak dirasakan rakyat kebanyakan. Banyak dari warga yang berjuang dengan biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari.
Jadi, sekali lagi kita jangan terlalu lugu. Kemiskinan warga RI adalah juga karena kebodohan yang melilit warga bangsa, sebuah kebodohan yang antara lain terjadi karena ketidakmampuan menjangkau pendidikan, sebuah kebodohan yang menjadi warisan penjajahan, yang sejauh ini belum terkikis.
Ini adalah pesan yang tidak perlu menyudutkan siapa pun. Ini adalah pesan untuk sebuah perubahan akan munculnya masa depan yang lebih baik.
Jangan hanya kagum Obama
Alangkah baiknya jika elite- elite Indonesia tidak hanya excited dengan keberadaan dan keberhasilan presiden terpilih AS, Barack Obama. Tentu akan menyenangkan jika pada Pemilu 2009 muncul si agen perubahan ala Indonesia.
Obama adalah tokoh lintas batas ras, usia, jender, dan etnis. Elite Indonesia jangan lagi terjebak pada komoditasi politik usang yang semata-mata mengandalkan taburan uang, yang semoga uang itu pun bukan uang haram hasil korupsi.
Menyedihkan jika Obama hanya dikagumi, bukan dituruti atau ditiru. Obama mengajarkan kita soal sebuah perubahan yang kita yakini bisa terjadi (Change We Believe In).
Seperti kata pakar kepemimpinan asal India, Anthony D Souza. Pesannya, ”Jika Anda yakin pada sesuatu hal baik yang akan Anda lakukan, maka lakukanlah itu dengan sebuah kebulatan tekad, keajaiban akan menyertai kebulatan tekad.” (MON)
Jangan Hanya Kagum pada Obama
Minggu, 28 Desember 2008 | 00:45 WIB
Sumber: Kompas
Berita soal Viktor Bout tidak menggema. Namun, hal ini diharapkan menggema di hati para ahli strategis Indonesia, dengan tujuan mewujudkan secara benar kalimat indah ”Menjaga dan memelihara kedaulatan dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia”.
Ini adalah kalimat klise dan membosankan dan terasa muluk-muluk. Ini adalah kalimat sakti yang kita nantikan untuk diwujudkan. Nyatanya, minyak dan gas alam Indonesia tidak dinikmati rakyat Indonesia sepenuhnya. Nyatanya, ikan-ikan Indonesia dicuri para nelayan asing. Nyatanya, negara gemah ripah loh jinawi ini tidak membuat kehidupan rakyat lebih baik dari yang seharusnya.
Bahkan, negara ini seperti masuk perangkap Doktrin Wolfowitz, mengambil nama dari mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Paul D Wolfowitz. Doktrin ini menyatakan bahwa jika ingin menguasai rakyat suatu negara, kuasailah sumber daya alamnya.
Entah suatu kebetulan atau tidak, hal inilah yang ingin dihindari Presiden Bolivia Evo Morales. Hal ini juga yang ingin dicegah Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Venezuela Hugo Chavez. Hal ini juga yang ingin dihindari Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Tapi lihat, apa julukan media Barat kepada Putin dan Chavez serta Ahmadinejad? Mereka dituduh sebagai diktator dan pemimpin ekstrem kiri. Posisi mereka di media Barat terasa tidak terhormat.
Namun, rakyat di negara-negara yang dipimpin para pemimpin tersebut kini lebih baik secara ekonomi. Bandingkan dengan puluhan tahun Amerika Latin di bawah dominasi AS. Amerika Latin pada dekade 1980-an pernah mengalami atau mendapatkan julukan sebagai wilayah yang hilang.
Adakah hal ini menjadi kesadaran Indonesia, atau setidaknya segelintir elite Indonesia, harapan seluruh bangsa? Menjadikan Indonesia yang lebih makmur memang tidak harus menentang penguasa dunia secara verbal dan frontal.
Akan tetapi, sangat perlu diingatkan agar para elite atau, katakanlah, para pemimpin kita tidak lugu. Elite dan para pemimpin harus taktis dan cerdik, secerdik Singapura yang meraup untung dengan keberadaan sumber daya negara tetangganya.
Kita harus cerdik seperti mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad, yang di bawah pemerintahannya warga Melayu memiliki jati diri, setidaknya secara ekonomi.
Atau, jangan-jangan elite kita sungkem dan bangga jika bisa dekat dengan elite AS, Eropa, dan Jepang yang kehadiran investornya nyatanya tak banyak melahirkan kemakmuran bagi kebanyakan rakyat Indonesia.
Pesan ini disampaikan sehubungan dengan kasus Viktor Bout. Ini adalah tokoh yang ada di balik pemasokan senjata ke daerah konflik, yang memecah belah negara kaya sumber alam.
Pernahkah kita menggugat konflik-konflik di Indonesia yang pernah melanda sejumlah provinsi Indonesia? Apakah konflik itu murni karena persoalan internal tanpa dipicu elemen asing? Semoga saja tidak pernah ada elemen asing. Namun, kita jangan terlalu lugu.
Lebih jauh dari itu, pernahkah kita menyadari bahwa kolonialisme era baru tetap berlaku walau tidak lagi dalam bentuk rodi seperti di zaman penjajahan Jepang?
Mengingatkan pesan pendiri
Indonesia adalah negara yang terkenal ramah dan baik. Namun, janganlah kebaikan ini dimanfaatkan asing dengan muka ramah, tetapi hanya mengeruk kekayaan Indonesia.
Tentu untuk mewujudkan semua itu, harapan akan perubahan perangai yang disampaikan tidak saja tertuju kepada para elite atau pemimpin. Ini juga tentunya diharapkan menjadi kesadaran para elite Indonesia, setidaknya elite di kalangan kecil.
Harapan ini sangat mengena menjelang Pemilu 2009, di mana kita berharap segera muncul pemimpin dan elite-elite kecil di pusat dan di daerah yang menjual program bagaimana memakmurkan Indonesia secara lebih berarti.
Para pendiri bangsa kita telah mengingatkan secara tegas dan tertancap dalam soal kedaulatan dan kemakmuran. Salah satunya yang selalu kita ingat adalah isi satu pasal di UUD ’45, yakni kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
Kita tidak pernah mengakuinya secara eksplisit, tetapi fakta menunjukkan, kekayaan alam yang berlimpah ruah itu tidak dirasakan rakyat kebanyakan. Banyak dari warga yang berjuang dengan biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari.
Jadi, sekali lagi kita jangan terlalu lugu. Kemiskinan warga RI adalah juga karena kebodohan yang melilit warga bangsa, sebuah kebodohan yang antara lain terjadi karena ketidakmampuan menjangkau pendidikan, sebuah kebodohan yang menjadi warisan penjajahan, yang sejauh ini belum terkikis.
Ini adalah pesan yang tidak perlu menyudutkan siapa pun. Ini adalah pesan untuk sebuah perubahan akan munculnya masa depan yang lebih baik.
Jangan hanya kagum Obama
Alangkah baiknya jika elite- elite Indonesia tidak hanya excited dengan keberadaan dan keberhasilan presiden terpilih AS, Barack Obama. Tentu akan menyenangkan jika pada Pemilu 2009 muncul si agen perubahan ala Indonesia.
Obama adalah tokoh lintas batas ras, usia, jender, dan etnis. Elite Indonesia jangan lagi terjebak pada komoditasi politik usang yang semata-mata mengandalkan taburan uang, yang semoga uang itu pun bukan uang haram hasil korupsi.
Menyedihkan jika Obama hanya dikagumi, bukan dituruti atau ditiru. Obama mengajarkan kita soal sebuah perubahan yang kita yakini bisa terjadi (Change We Believe In).
Seperti kata pakar kepemimpinan asal India, Anthony D Souza. Pesannya, ”Jika Anda yakin pada sesuatu hal baik yang akan Anda lakukan, maka lakukanlah itu dengan sebuah kebulatan tekad, keajaiban akan menyertai kebulatan tekad.” (MON)
Tuesday, 23 December 2008
Good news from Ujung Kulon
Four baby Rhinos discovered in Ujung Kulon
The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 12/23/2008 12:17 PM | National
The Ujung Kulon National Park (TNUK) discovered four baby Rhinoceros during a routine census in Pandeglang, Banten, West Java, earlier this month, tempointeraktif.com reported on Tuesday.
"The discovery of the Rhino babies shows that they're still procreating and regeneration is ongoing," TNUK head Agus Primabudi said.
He added that four baby Rhinos varied in sizes. The smallest of the babies's front and back foot was measured at 17 and 18 centimeters in diameter, whereas the largest was 23 and 24 centimeters respectively.
TNUK reported that a total of 50 Rhinoceros were recorded in 2008.
The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 12/23/2008 12:17 PM | National
The Ujung Kulon National Park (TNUK) discovered four baby Rhinoceros during a routine census in Pandeglang, Banten, West Java, earlier this month, tempointeraktif.com reported on Tuesday.
"The discovery of the Rhino babies shows that they're still procreating and regeneration is ongoing," TNUK head Agus Primabudi said.
He added that four baby Rhinos varied in sizes. The smallest of the babies's front and back foot was measured at 17 and 18 centimeters in diameter, whereas the largest was 23 and 24 centimeters respectively.
TNUK reported that a total of 50 Rhinoceros were recorded in 2008.
Saturday, 20 December 2008
Konvensi Pengolahan Sampah Organik 20 Desember 2008
YOGYAKARTA
Sumber: http://www.suaramerdeka.com/
20 Desember 2008
Konvensi Pengolahan Sampah Organik
Melepaskan Ketergantungan pada Pupuk Kimia
Oleh Agung PW
SAMPAH tak hanya jadi persoalan di perkotaan namun juga pedesaan. Tiap hari jutaan ton sampah menumpuk di seluruh wilayah negeri ini. Ada yang dapat didaur ulang namun sebagian besar terbuang percuma.
Sebagian pihak mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan memisahkan sampah organik menjadi pupuk untuk menggantikan pupuk kimia yang dapat berakibat pada rusaknya kesehatan tanah.
Seperti yang dilakukan Yayasan Danamon Peduli yang menggandeng sejumlah kota untuk melakukan program konversi sampah pasar menjadi pupuk organik. Awalnya program tersebut dilakukan di Kabupaten Bantul, DIY dan kini sudah ada puluhan kota lain di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi mencoba melakukan hal serupa.
’’Sejak proyek percontohan konversi sampah pasar menjadi pupuk organik diresmikan awal 2008 lalu, Pemkab Bantul dan Sragen telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memanfaatkan program ini untuk kemakmuran rakyat,’’ ujar Direktur Eksekutif dan Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli Risa Bhinekawati ketika berbicara di depan peserta konvensi sampah di Bantul, baru-baru ini.
Dia mengungkapkan, untuk Bantul setiap hari unit pengolahan sampah di Pasar Bantul dan Pasar Bunder, Sragen masing-masing mengolah 1-2,5 ton sampah menjadi 400 kg-1 ton pupuk organik berkualitas tinggi. Pupuk tersebut dijual ke petani dengan harga sangat terjangkau sehingga mereka perlahan-lahan mengalihkan ketergantungan pupuk kimia ke pupuk alam.
Bentuk Jejaring
Dia menambahkan, Bantul telah mereplikasi program kompos di pasar dengan dana APBD di Pasar Niten dan Imogiri. Pemkab Sragen juga berencana meniru program tersebut di enam pasar di tahun 2009, yaitu Pasar Gemolong, Sumber Lawang, Tanon, Gondang, Banaran, dan Sonorejo.
Menurut dia, salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan program di tingkat nasional adalah proses pembelajaran dan berbagi pengalaman antarpemerintah daerah. Yayasan Danamon Peduli dan Pemkab Bantul memfasilitasi pertemuan para pimpinan proyek dari 31 kabupaten/kota dalam Pertemuan Nasional Program Pupuk Organik Sampah Pasar Berkualitas Tinggi.
Kegiatan bertemakan ’’Pupuk Organik Sampah Pasar bagi Kesejahteraan Pasar Tradisional dan Ketahanan Pangan Berbasiskan Pertanian Organik’’ itu merupakan wadah evaluasi nasional yang akan menjadi bahan bagi perbaikan program di masa mendatang.
’’Harapannya dari sini terbangun jejaring kerja antarpimpinan proyek yang mewakili pemerintah daerah dalam mereplikasi unit pupuk organik sehingga satu dan lain daerah dapat saling berbagi pengalaman dalam memperbaiki kondisi pasar tradisional serta penerapan pupuk organik untuk ketahanan pangan di daerah masing-masing,’’ papar Risa. (70)
Sumber: http://www.suaramerdeka.com/
20 Desember 2008
Konvensi Pengolahan Sampah Organik
Melepaskan Ketergantungan pada Pupuk Kimia
Oleh Agung PW
SAMPAH tak hanya jadi persoalan di perkotaan namun juga pedesaan. Tiap hari jutaan ton sampah menumpuk di seluruh wilayah negeri ini. Ada yang dapat didaur ulang namun sebagian besar terbuang percuma.
Sebagian pihak mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan memisahkan sampah organik menjadi pupuk untuk menggantikan pupuk kimia yang dapat berakibat pada rusaknya kesehatan tanah.
Seperti yang dilakukan Yayasan Danamon Peduli yang menggandeng sejumlah kota untuk melakukan program konversi sampah pasar menjadi pupuk organik. Awalnya program tersebut dilakukan di Kabupaten Bantul, DIY dan kini sudah ada puluhan kota lain di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi mencoba melakukan hal serupa.
’’Sejak proyek percontohan konversi sampah pasar menjadi pupuk organik diresmikan awal 2008 lalu, Pemkab Bantul dan Sragen telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memanfaatkan program ini untuk kemakmuran rakyat,’’ ujar Direktur Eksekutif dan Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli Risa Bhinekawati ketika berbicara di depan peserta konvensi sampah di Bantul, baru-baru ini.
Dia mengungkapkan, untuk Bantul setiap hari unit pengolahan sampah di Pasar Bantul dan Pasar Bunder, Sragen masing-masing mengolah 1-2,5 ton sampah menjadi 400 kg-1 ton pupuk organik berkualitas tinggi. Pupuk tersebut dijual ke petani dengan harga sangat terjangkau sehingga mereka perlahan-lahan mengalihkan ketergantungan pupuk kimia ke pupuk alam.
Bentuk Jejaring
Dia menambahkan, Bantul telah mereplikasi program kompos di pasar dengan dana APBD di Pasar Niten dan Imogiri. Pemkab Sragen juga berencana meniru program tersebut di enam pasar di tahun 2009, yaitu Pasar Gemolong, Sumber Lawang, Tanon, Gondang, Banaran, dan Sonorejo.
Menurut dia, salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan program di tingkat nasional adalah proses pembelajaran dan berbagi pengalaman antarpemerintah daerah. Yayasan Danamon Peduli dan Pemkab Bantul memfasilitasi pertemuan para pimpinan proyek dari 31 kabupaten/kota dalam Pertemuan Nasional Program Pupuk Organik Sampah Pasar Berkualitas Tinggi.
Kegiatan bertemakan ’’Pupuk Organik Sampah Pasar bagi Kesejahteraan Pasar Tradisional dan Ketahanan Pangan Berbasiskan Pertanian Organik’’ itu merupakan wadah evaluasi nasional yang akan menjadi bahan bagi perbaikan program di masa mendatang.
’’Harapannya dari sini terbangun jejaring kerja antarpimpinan proyek yang mewakili pemerintah daerah dalam mereplikasi unit pupuk organik sehingga satu dan lain daerah dapat saling berbagi pengalaman dalam memperbaiki kondisi pasar tradisional serta penerapan pupuk organik untuk ketahanan pangan di daerah masing-masing,’’ papar Risa. (70)
Thursday, 18 December 2008
Kapan Pajak Pringgan Medan menyusul?
Sampah adalah produksi manusia-modern. Alam tak pernah memproduksi sampah, apa yang dibuang oleh satu makhluk/organisme segera diuraikan atau didaur-ulang sebagai sumber tenaga/enerji oleh makhluk lainnya pada rantai-makanan(food-chain). Manusia-modern menelantarkan sumberdaya sampah-organik yang selalu dicap bau,tempat berbiak bibit penyakit, lalat dsbnya. Namun perlu di-ingat sampah-organik bila dikelola dengan cara yg benar seperti yg dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY maka bau bisa berubah menjadi Rupiah.
Bantul Akan Subsidi Pupuk Organik
SP/Fuska Sani Evani
Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Pasar Bantul yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul dan Yayasan Danamon Peduli mampu memproduksi sampah pasar menjadi pupuk organik sebanyak 1,5 ton dari 4 ton sampah. Pupuk dijual ke petani seharga Rp 550 per kilogram. Tampak pengolahan pupuk organik di Pasar Induk Bantul yang dioperasikan warga setempat, Rabu (17/12).
[BANTUL] Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memberi subsidi pupuk organik kepada petani selama satu tahun. Rencana itu akan direalisasikan pada tahun anggaran 2009, dengan harapan petani mampu mengubah kebiasaan dan beralih dari pupuk kimia.
"Setiap hari, 4 ton sampah dari Pasar Bantul dan Imogiri diolah menjadi 1,5 ton pupuk organik. Setelah dilempar ke pasaran, 1,5 ton pupuk organik itu terserap petani bahkan kurang. Artinya, kesadaran petani Bantul menggunakan pupuk organik mulai bagus dan konsekuensinya, Pemkab harus mendukung," ujar Bupati Bantul HM Idham Samawi, seusai acara Konvensi Nasional Program Konversi Sampah pada 31 Kabupaten/Kota se-Indonesia di Bantul, Rabu (17/12).
Setelah berhasil melaksanakan program pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik, yang dikoordinasikan Yayasan Danamon Peduli (YDP), petani Bantul memang mulai melirik pengunaan pupuk organik. Namun, permasalahan mendatang yang harus disikapi adalah ketersediaan pupuk organik ini.
Dikatakan, karena Bantul memiliki lahan sawah seluas 16.000 hektare (ha) dengan estimasi bahwa kebutuhan pupuk organik mencapai satu ton setiap ha, maka seharusnya tersedia 16.000 ton pupuk setiap musim tanam. "Kita harus mengantisipasi ini dan memperluas jangkauan pengolahan sampah," ujarnya.
Meningkat
Setelah menggunakan pupuk organik, terbukti hasil produksi pertanian meningkat hingga 30 persen. "Sudah kami uji coba kepada petani bawang merah di Sanden. Hasilnya jelas meningkat hingga 30 persen dibanding hanya menggunakan pupuk kimia. Selain itu, penggunaan pupuk kimia hanya tinggal 30 persen. Ini kan juga akan memecahkan masalah kelangkaan pupuk seperti saat ini," katanya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang membuka acara tersebut mengatakan, jika pasar dan setiap rumah tangga mampu mengelola sampahnya dengan baik, akan sangat membantu mengatasi problem sampah perkotaan. Kompos meski mengandung unsur hara dan nutrisi lebih sedikit, bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
Sultan mengusulkan, pengolahan pupuk organik juga bisa diterapkan untuk limbah kotoran manusia. "Kalau kotoran hewan dan sampah organik tidak cukup, limbah manusia pun bisa digunakan. Ini sudah dibuktikan di banyak tempat dan hasilnya tetap sama dengan kotoran hewan," katanya.
Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli, Risa Bhinekawati mengatakan, proyek percontohan konversi sampah pasar menjadi pupuk organik di Bantul, sudah dilakukan sejak awal tahun 2008.
"Ada dua kabupaten yang telah serius menggarap program ini, yakni Bantul dan Sragen. Tahun depan, program konversi sampah direplikasi oleh 29 Kabupaten/Kota se-Indonesia, di antaranya Tapanuli Selatan, Pekanbaru, Payakumbuh, Tanjungbalai, Jakarta Pusat, dan Bogor," katanya.
Dalam pengolahan pupuk organik, tidak diperlukan banyak biaya. Untuk memproduksi satu kg pupuk, dibutuhkan dana sekitar Rp 350. "Harga produk setelah dilempar ke pasar hanya Rp 550 per kg. Petani tetap aka diuntungkan dengan sistem pengolahan sampah pasar ini, karena selain mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan sampah, petani bisa membeli pupuk organik jauh lebih murah dari pada produksi pabrik yang mencapai Rp 1.000 per kg," katanya. [WMO/152/141]
Bantul Akan Subsidi Pupuk Organik
SP/Fuska Sani Evani
Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Pasar Bantul yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul dan Yayasan Danamon Peduli mampu memproduksi sampah pasar menjadi pupuk organik sebanyak 1,5 ton dari 4 ton sampah. Pupuk dijual ke petani seharga Rp 550 per kilogram. Tampak pengolahan pupuk organik di Pasar Induk Bantul yang dioperasikan warga setempat, Rabu (17/12).
[BANTUL] Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memberi subsidi pupuk organik kepada petani selama satu tahun. Rencana itu akan direalisasikan pada tahun anggaran 2009, dengan harapan petani mampu mengubah kebiasaan dan beralih dari pupuk kimia.
"Setiap hari, 4 ton sampah dari Pasar Bantul dan Imogiri diolah menjadi 1,5 ton pupuk organik. Setelah dilempar ke pasaran, 1,5 ton pupuk organik itu terserap petani bahkan kurang. Artinya, kesadaran petani Bantul menggunakan pupuk organik mulai bagus dan konsekuensinya, Pemkab harus mendukung," ujar Bupati Bantul HM Idham Samawi, seusai acara Konvensi Nasional Program Konversi Sampah pada 31 Kabupaten/Kota se-Indonesia di Bantul, Rabu (17/12).
Setelah berhasil melaksanakan program pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik, yang dikoordinasikan Yayasan Danamon Peduli (YDP), petani Bantul memang mulai melirik pengunaan pupuk organik. Namun, permasalahan mendatang yang harus disikapi adalah ketersediaan pupuk organik ini.
Dikatakan, karena Bantul memiliki lahan sawah seluas 16.000 hektare (ha) dengan estimasi bahwa kebutuhan pupuk organik mencapai satu ton setiap ha, maka seharusnya tersedia 16.000 ton pupuk setiap musim tanam. "Kita harus mengantisipasi ini dan memperluas jangkauan pengolahan sampah," ujarnya.
Meningkat
Setelah menggunakan pupuk organik, terbukti hasil produksi pertanian meningkat hingga 30 persen. "Sudah kami uji coba kepada petani bawang merah di Sanden. Hasilnya jelas meningkat hingga 30 persen dibanding hanya menggunakan pupuk kimia. Selain itu, penggunaan pupuk kimia hanya tinggal 30 persen. Ini kan juga akan memecahkan masalah kelangkaan pupuk seperti saat ini," katanya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang membuka acara tersebut mengatakan, jika pasar dan setiap rumah tangga mampu mengelola sampahnya dengan baik, akan sangat membantu mengatasi problem sampah perkotaan. Kompos meski mengandung unsur hara dan nutrisi lebih sedikit, bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
Sultan mengusulkan, pengolahan pupuk organik juga bisa diterapkan untuk limbah kotoran manusia. "Kalau kotoran hewan dan sampah organik tidak cukup, limbah manusia pun bisa digunakan. Ini sudah dibuktikan di banyak tempat dan hasilnya tetap sama dengan kotoran hewan," katanya.
Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli, Risa Bhinekawati mengatakan, proyek percontohan konversi sampah pasar menjadi pupuk organik di Bantul, sudah dilakukan sejak awal tahun 2008.
"Ada dua kabupaten yang telah serius menggarap program ini, yakni Bantul dan Sragen. Tahun depan, program konversi sampah direplikasi oleh 29 Kabupaten/Kota se-Indonesia, di antaranya Tapanuli Selatan, Pekanbaru, Payakumbuh, Tanjungbalai, Jakarta Pusat, dan Bogor," katanya.
Dalam pengolahan pupuk organik, tidak diperlukan banyak biaya. Untuk memproduksi satu kg pupuk, dibutuhkan dana sekitar Rp 350. "Harga produk setelah dilempar ke pasar hanya Rp 550 per kg. Petani tetap aka diuntungkan dengan sistem pengolahan sampah pasar ini, karena selain mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan sampah, petani bisa membeli pupuk organik jauh lebih murah dari pada produksi pabrik yang mencapai Rp 1.000 per kg," katanya. [WMO/152/141]
Monday, 15 December 2008
Panen Padi Organik, 7 Ton Per Hektar
Ini contoh konkrit keunggulan menanam padi[atau palawija] dengan sistem organik. Disamping lebih hemat, sehat dan ramah lingkungan - dengan katalain 'win-win solution'.
Senin, 15 Desember 2008 | 03:00 WIB
Cilacap, Kompas - Sejumlah petani di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, menikmati panen padi sri organik, Minggu (14/12), dengan hasil 7 ton per hektar, atau lebih besar daripada hasil panen padi yang ditanami dengan pupuk kimia, yaitu 5 ton per hektar.
Panen padi sri organik di Desa Gentasari dihadiri Bupati Cilacap Probo Yulastoro dan sejumlah pejabat dari Dinas Pertanian Provinsi Jateng serta Dinas Pertanian dan Peternakan Cilacap.
Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Peternakan Cilacap Sujito mengatakan, ada 30 ha lahan padi sri organik di Cilacap yang saat ini memasuki masa panen. Tahun ini merupakan tahun ketiga petani sri organik di Cilacap menikmati masa panen sejak pola tanam sri organik diperkenalkan tahun 2006. ”Panenan kali ini hasilnya menggembirakan. Padahal, padi biasa yang ditanami dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia rata-rata hanya 5 ton per ha.”
Padi sri organik memiliki sejumlah keunggulan, pertama, beras lebih sehat karena tak mengandung senyawa kimia. Kedua, harga di pasaran lebih mahal, yaitu Rp 8.000 per kg beras, sedangkan harga gabah kering Rp 4.800 per kg. Selain itu, biaya tanamnya juga lebih murah dan waktu semai lebih cepat. Untuk menanam padi sri organik hanya dibutuhkan 8-10 kg benih per hektar, sedangkan padi anorganik memerlukan 20-25 kg per ha.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Darmansyah, di Palembang, Minggu, mengatakan, provinsinya mengalami surplus produksi beras 1,15 juta ton selama musim tanam 2008. Kelebihan stok dapat digunakan sebagai indikator pencapaian predikat lumbung pangan, mendukung kegiatan ekspor beras, serta memperkuat cadangan pangan nasional.
Darmansyah mengatakan, surplus beras 1,15 juta ton diperoleh karena konsumsi masyarakat Sumsel tak sebesar jumlah produksinya. Dari total produksi 2 juta ton per Desember 2008, konsumsi warga Sumsel, yang jumlahnya mencapai 7,3 juta, hanya 850.000ton. (HAN/ONI)
Senin, 15 Desember 2008 | 03:00 WIB
Cilacap, Kompas - Sejumlah petani di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, menikmati panen padi sri organik, Minggu (14/12), dengan hasil 7 ton per hektar, atau lebih besar daripada hasil panen padi yang ditanami dengan pupuk kimia, yaitu 5 ton per hektar.
Panen padi sri organik di Desa Gentasari dihadiri Bupati Cilacap Probo Yulastoro dan sejumlah pejabat dari Dinas Pertanian Provinsi Jateng serta Dinas Pertanian dan Peternakan Cilacap.
Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Peternakan Cilacap Sujito mengatakan, ada 30 ha lahan padi sri organik di Cilacap yang saat ini memasuki masa panen. Tahun ini merupakan tahun ketiga petani sri organik di Cilacap menikmati masa panen sejak pola tanam sri organik diperkenalkan tahun 2006. ”Panenan kali ini hasilnya menggembirakan. Padahal, padi biasa yang ditanami dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia rata-rata hanya 5 ton per ha.”
Padi sri organik memiliki sejumlah keunggulan, pertama, beras lebih sehat karena tak mengandung senyawa kimia. Kedua, harga di pasaran lebih mahal, yaitu Rp 8.000 per kg beras, sedangkan harga gabah kering Rp 4.800 per kg. Selain itu, biaya tanamnya juga lebih murah dan waktu semai lebih cepat. Untuk menanam padi sri organik hanya dibutuhkan 8-10 kg benih per hektar, sedangkan padi anorganik memerlukan 20-25 kg per ha.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Darmansyah, di Palembang, Minggu, mengatakan, provinsinya mengalami surplus produksi beras 1,15 juta ton selama musim tanam 2008. Kelebihan stok dapat digunakan sebagai indikator pencapaian predikat lumbung pangan, mendukung kegiatan ekspor beras, serta memperkuat cadangan pangan nasional.
Darmansyah mengatakan, surplus beras 1,15 juta ton diperoleh karena konsumsi masyarakat Sumsel tak sebesar jumlah produksinya. Dari total produksi 2 juta ton per Desember 2008, konsumsi warga Sumsel, yang jumlahnya mencapai 7,3 juta, hanya 850.000ton. (HAN/ONI)
Friday, 12 December 2008
Natural resources CONVERTER
'Orang-Kaya' = the industrial conversion of natural resources[forests] into commodities for consumption for the many and profit for few [plutocracy]. Isn't it time for returning those bounties? spreading it wide and far in the field of education preferably environmental education...
Forbes: Sukanto Tanoto Orang Terkaya di Indonesia
Jakarta, (Analisa)
Daftar orang terkaya di Indonesia berubah seiring dengan krisis perekonomian global dan Majalah Forbes Asia kini menempatkan Sukanto Tanoto sebagai orang terkaya di Indonesia, sedangkan Aburizal Bakrie yang tahun lalu di peringkat pertama menjadi ke sembilan.
Dalam siaran persnya dari Singapura, Kamis, majalah itu menyatakan, kekayaan netto Indonesia merosot drastis dengan pasar modal yang anjlok sekitar 54 persen dari tahun sebelumnya, harga komoditas merosot dan rupiah yang melemah hampir seperempat nilainya dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu total kekayaan bersih dari 40 orang terkaya di Indonesia itu anjlok hampir 50 persen dari tahun lalu, sehingga totalnya kini sekitar 21 miliar dolar AS dibandingkan setahun sebelumnya 40 miliar dolar AS.
Sukanto Tanoto, yang pernah di puncak daftar orang kaya Forbes Asia tahun 2006, tahun ini mendapat titel sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan netto 2 miliar dolar AS, nilai yang sebenarnya turun sekitar 57 persen dari tahun lalu yang tercatat 4,7 miliar dolar AS.
Tanoto saat ini menjalankan RGM International yang memiliki produsen pulp dan kertas (April) dan produsen minyak kelapa sawit Asian Agri, keduanya terimbas harga komoditas yang jatuh.
Aburizal Bakrie kini di nomor 9 dengan kekayaan 850 juta dolar AS. Tahun sebelumnya Bakrie sebagai orang asli Indonesia pertama terkaya di negeri ini. Nilai kekayaan Bakrie anjlok lebih dari 4,5 miliar dari 5,4 miliar pada tahun 2007. Kemerosotan kekayaannya itu yang terbesar dalam daftar orang kaya tahun ini.
Saham-saham perusahaan keluarga Bakrie telah jatuh sekitar 90 persen karena para bankir khawatir terulangnya krisis finansial 1997-1998 dan tidak mau berisiko atas pinjaman miliarannya kepada grup usaha Bakrie.
Saat wawancara dengan Forbes Asia, Bakrie mengritik rumor adanya permusuhan dan skandal menyedihkan dalam pemulihan grupnya. Tahun ini yang menempati peringkat kedua dan ketiga adalah Hartono bersaudara, R Budi dan Michael, yang memiliki Djarum, produsen terbesar kedua sigaret rokok.
Berikut daftar orang terkaya di Indonesia, yang nilai kekayaannya dihitung menggunakan harga saham dan nilai tukar pada 28 November. Sedangkan perusahaan yang tertutup dinilai dengan membandingkan perusahaan publik yang serupa. Daftar orang kaya seluruhnya 40 orang akan dilaporkan Majalah Forbes Asia edisi 22 Desember. (Ant)
Forbes: Sukanto Tanoto Orang Terkaya di Indonesia
Jakarta, (Analisa)
Daftar orang terkaya di Indonesia berubah seiring dengan krisis perekonomian global dan Majalah Forbes Asia kini menempatkan Sukanto Tanoto sebagai orang terkaya di Indonesia, sedangkan Aburizal Bakrie yang tahun lalu di peringkat pertama menjadi ke sembilan.
Dalam siaran persnya dari Singapura, Kamis, majalah itu menyatakan, kekayaan netto Indonesia merosot drastis dengan pasar modal yang anjlok sekitar 54 persen dari tahun sebelumnya, harga komoditas merosot dan rupiah yang melemah hampir seperempat nilainya dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu total kekayaan bersih dari 40 orang terkaya di Indonesia itu anjlok hampir 50 persen dari tahun lalu, sehingga totalnya kini sekitar 21 miliar dolar AS dibandingkan setahun sebelumnya 40 miliar dolar AS.
Sukanto Tanoto, yang pernah di puncak daftar orang kaya Forbes Asia tahun 2006, tahun ini mendapat titel sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan netto 2 miliar dolar AS, nilai yang sebenarnya turun sekitar 57 persen dari tahun lalu yang tercatat 4,7 miliar dolar AS.
Tanoto saat ini menjalankan RGM International yang memiliki produsen pulp dan kertas (April) dan produsen minyak kelapa sawit Asian Agri, keduanya terimbas harga komoditas yang jatuh.
Aburizal Bakrie kini di nomor 9 dengan kekayaan 850 juta dolar AS. Tahun sebelumnya Bakrie sebagai orang asli Indonesia pertama terkaya di negeri ini. Nilai kekayaan Bakrie anjlok lebih dari 4,5 miliar dari 5,4 miliar pada tahun 2007. Kemerosotan kekayaannya itu yang terbesar dalam daftar orang kaya tahun ini.
Saham-saham perusahaan keluarga Bakrie telah jatuh sekitar 90 persen karena para bankir khawatir terulangnya krisis finansial 1997-1998 dan tidak mau berisiko atas pinjaman miliarannya kepada grup usaha Bakrie.
Saat wawancara dengan Forbes Asia, Bakrie mengritik rumor adanya permusuhan dan skandal menyedihkan dalam pemulihan grupnya. Tahun ini yang menempati peringkat kedua dan ketiga adalah Hartono bersaudara, R Budi dan Michael, yang memiliki Djarum, produsen terbesar kedua sigaret rokok.
Berikut daftar orang terkaya di Indonesia, yang nilai kekayaannya dihitung menggunakan harga saham dan nilai tukar pada 28 November. Sedangkan perusahaan yang tertutup dinilai dengan membandingkan perusahaan publik yang serupa. Daftar orang kaya seluruhnya 40 orang akan dilaporkan Majalah Forbes Asia edisi 22 Desember. (Ant)
Wednesday, 10 December 2008
Klaus Bosselmann
Klaus Bosselmann: Putting steel into the fight to save Earth
4:00AM Tuesday Nov 18, 2008
Klaus Bosselmann
Humans have overstepped the threshold of sustainability. In the mid-1980s, the capacity of the planet to sustain its human population had reached 100 per cent. The current population now has an ecological footprint equal to 1.25 planets.
If those people who live in the so-called Third World catch up with the lifestyle in the US or New Zealand, we need 4.5 planets.
We are facing one simple loss - our own disappearance from the planet, which itself will continue to live. We need to drastically reduce our ecological footprint.
Individual actions are of limited use. Making the changes requires regulatory and policy changes that strongly enforce footprint-reducing actions. In short, we need mutual coercion, mutually agreed upon.
Environmental law differs from the rest of law with its peculiar space and time dimensions. How to regulate human behaviour in the Here and Now to avoid disaster in the There and Then?
The problem is to reconcile two extreme positions. On the one hand, people living today have a right to pursue their prosperity and well-being, but in doing so they collectively threaten the environment.
On the other hand, the environment demands responsibilities from us now so it can be preserved for the future. To date, rights have trumped responsibilities.
This tragedy is caused by short-sighted economic rationality which has shaped both the capitalist and socialist worlds.
Media attention on issues like climate change and food prices has increased. But the links between ecology and economy are still made only in terms of costs.
Typically, the environment is presented as an economic cost factor, not as a challenge to the economy itself. Financial markets seem to operate in complete independence from the state of the environment.
Governments compartmentalise the environment. There is a Ministry for the Environment but Treasury determines public policy. There are environmental policies but politicians are eager to point out they won't harm the economy. There are environmental laws, but isolated from commercial laws.
Partially protecting the environment in competition with economic objectives is ecological nonsense. Imagine a child protection law that says: "Do not beat your child too often and too much." Environmental law does just that: "Do not pollute the environment too often and too much."
The flawed thinking behind such environmentalism is the assumption that the environmental crisis can be solved within the current economic, political and legal system without challenging underlying values.
By and large, administrators and judges have applied the Resource Management Act in a manner that limits or mitigates ecological damage but doesn't prevent it.
The overall effect has been to mitigate the damage inflicted by industrial economies and western lifestyles. Their unsustainable nature has not been touched at all.
A number of battles have been won but the war is being lost. The global commons - climate, biodiversity, oceans - are in rapid decline, the ecological footprint is now much larger and, most alarmingly, the individual, per capita footprint keeps growing.
We get punished for harming property, but not for harming the environment. Specific laws may prohibit specific actions, such as felling a pohutukawa tree.
But legally, we are entitled to large-scale destruction of the global environment.
Do we need a defined principle of sustainability? Yes. Can such a rule be defined and written into law? Again yes.
Would it be socially acceptable? Probably not. Would it be politically viable? Clearly not, or shall we say, not yet.
The dynamics of the environmental crisis may well cause governments to take draconian measures. Just picture the challenges that countries like Australia or New Zealand are going to face with environmental refugees, water allocation or food supply. The question is how democracy and human rights might be protected when the battles over resources turn nasty.
Mutual coercion is the only way to prevent ecological and social disaster.
It is possible to fashion a rule that draws a line in the sand and sets a bottom-line limitation. This rule would apply throughout the system of law and governance and would not be confined to a single legislative act.
Ecological sustainability is paramount.
The transition to sustainability is a tough call. Yet, it is important not to be afraid.
If Martin Luther King had started his speech with "I have a nightmare" we would probably not remember it. A positive dream for civil rights and a sustainable future is a lot more inspirational. This means turning the financial crisis into an opportunity. The failure of free market ideology calls for a new deal between the state and the economy: a regulatory framework for a 'socio-ecological market system' was never more needed than now.
* Professor Klaus Bosselmann is on the University of Auckland law faculty and director of the NZ Centre for Environmental Law.
Copyright ©2008, APN Holdings NZ Limited
4:00AM Tuesday Nov 18, 2008
Klaus Bosselmann
Humans have overstepped the threshold of sustainability. In the mid-1980s, the capacity of the planet to sustain its human population had reached 100 per cent. The current population now has an ecological footprint equal to 1.25 planets.
If those people who live in the so-called Third World catch up with the lifestyle in the US or New Zealand, we need 4.5 planets.
We are facing one simple loss - our own disappearance from the planet, which itself will continue to live. We need to drastically reduce our ecological footprint.
Individual actions are of limited use. Making the changes requires regulatory and policy changes that strongly enforce footprint-reducing actions. In short, we need mutual coercion, mutually agreed upon.
Environmental law differs from the rest of law with its peculiar space and time dimensions. How to regulate human behaviour in the Here and Now to avoid disaster in the There and Then?
The problem is to reconcile two extreme positions. On the one hand, people living today have a right to pursue their prosperity and well-being, but in doing so they collectively threaten the environment.
On the other hand, the environment demands responsibilities from us now so it can be preserved for the future. To date, rights have trumped responsibilities.
This tragedy is caused by short-sighted economic rationality which has shaped both the capitalist and socialist worlds.
Media attention on issues like climate change and food prices has increased. But the links between ecology and economy are still made only in terms of costs.
Typically, the environment is presented as an economic cost factor, not as a challenge to the economy itself. Financial markets seem to operate in complete independence from the state of the environment.
Governments compartmentalise the environment. There is a Ministry for the Environment but Treasury determines public policy. There are environmental policies but politicians are eager to point out they won't harm the economy. There are environmental laws, but isolated from commercial laws.
Partially protecting the environment in competition with economic objectives is ecological nonsense. Imagine a child protection law that says: "Do not beat your child too often and too much." Environmental law does just that: "Do not pollute the environment too often and too much."
The flawed thinking behind such environmentalism is the assumption that the environmental crisis can be solved within the current economic, political and legal system without challenging underlying values.
By and large, administrators and judges have applied the Resource Management Act in a manner that limits or mitigates ecological damage but doesn't prevent it.
The overall effect has been to mitigate the damage inflicted by industrial economies and western lifestyles. Their unsustainable nature has not been touched at all.
A number of battles have been won but the war is being lost. The global commons - climate, biodiversity, oceans - are in rapid decline, the ecological footprint is now much larger and, most alarmingly, the individual, per capita footprint keeps growing.
We get punished for harming property, but not for harming the environment. Specific laws may prohibit specific actions, such as felling a pohutukawa tree.
But legally, we are entitled to large-scale destruction of the global environment.
Do we need a defined principle of sustainability? Yes. Can such a rule be defined and written into law? Again yes.
Would it be socially acceptable? Probably not. Would it be politically viable? Clearly not, or shall we say, not yet.
The dynamics of the environmental crisis may well cause governments to take draconian measures. Just picture the challenges that countries like Australia or New Zealand are going to face with environmental refugees, water allocation or food supply. The question is how democracy and human rights might be protected when the battles over resources turn nasty.
Mutual coercion is the only way to prevent ecological and social disaster.
It is possible to fashion a rule that draws a line in the sand and sets a bottom-line limitation. This rule would apply throughout the system of law and governance and would not be confined to a single legislative act.
Ecological sustainability is paramount.
The transition to sustainability is a tough call. Yet, it is important not to be afraid.
If Martin Luther King had started his speech with "I have a nightmare" we would probably not remember it. A positive dream for civil rights and a sustainable future is a lot more inspirational. This means turning the financial crisis into an opportunity. The failure of free market ideology calls for a new deal between the state and the economy: a regulatory framework for a 'socio-ecological market system' was never more needed than now.
* Professor Klaus Bosselmann is on the University of Auckland law faculty and director of the NZ Centre for Environmental Law.
Copyright ©2008, APN Holdings NZ Limited
Posted by
ivan-fukuoka project
at
December 10, 2008
Labels:
Auckland Univ,
Eco-Economy,
Klauss Bosselmann,
Sustainable Dev't
Saturday, 6 December 2008
More volunteers turning to green efforts
Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)
More volunteers turning to green efforts
Triwik Kurniasari, Olivia Dameria, , The Jakarta Post, , Jakarta | Sat, 12/06/2008 11:52 AM | Headlines
International Volunteer Day was marked on Friday amid global concern about climate change, which has seen more volunteers in Jakarta dedicate their time and lives to environmental preservation in the polluted capital.
Volunteer Edy Sutrisno admitted doing community work to save wetlands was a bittersweet experience ever since he first joined the NGO Jakarta Green Monster in 2006.
"I enjoy my time as a volunteer. I feel very energized when I meet people who share the same interests," Edy told The Jakarta Post on Friday.
"I'm so happy because we are not the only group of people concerned about this issue," said the 31-year-old co-founder of the NGO.
He and a group of friends established JGM to raise awareness of the environmental degradation of the city's wetlands, including the dwindling mangrove forests.
Fondra Rompas, 28, from Grombolan Peduli Sampah, or Gropesh (Trash Care Community), said being an environmental volunteer had presented him with many advantages and experiences.
"I wasn't very concerned about global warming and didn't know what to do to reduce the effect until I joined the group. We should first take part in a series of training, like how to turn organic waste into compost," said Fondra, adding that Gropesh focused on waste management, from separating organic and inorganic waste, to producing compost.
"Although the activity sometimes takes time and is tiring, it's not a big deal. I want to keep dedicating my life to the community," he said.
For many of Jakarta's youths, being a volunteer is also a positive and productive way of spending their spare time.
"I'm single and I don't have family obligations. So at least I can do something useful for the community," said Dahlia, a university student who volunteered at an event to promote the minimum waste concept, organized by the Urban Poor Linkage at Tugu Proklamasi, Central Jakarta.
Another university student, Wahyu, said he wanted to do something to save the environment.
"Of course the fun part is meeting new friends, but I really want to contribute something to stop global warming," said the 21-year-old.
International Volunteer Day, established in 1985 by the UN to recognize the work done by volunteers the world over, is marked each year on Dec. 5.
Besides UN recognition, many volunteers are not rewarded for what they do, and some even face hurdles in trying to lend a hand.
Edy said not everything he did worked out as planned, especially when it came to the city administration.
"We used to put high hopes in the city administration to support our programs. For instance, they assured us they would back up our programs, but it turned out just to be lip service," he said.
"We also find it hard to deal with the city's red tape."
Volunteers' families also have to be magnanimous, he said.
"My wife and kids sometimes complain about my activities at JGM because they often take place during weekends, which is family time."
Copyright © 2008 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.
--------------------------------------------------------------------------------
Source URL: http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/06/more-volunteers-turning-green-efforts.html
More volunteers turning to green efforts
Triwik Kurniasari, Olivia Dameria, , The Jakarta Post, , Jakarta | Sat, 12/06/2008 11:52 AM | Headlines
International Volunteer Day was marked on Friday amid global concern about climate change, which has seen more volunteers in Jakarta dedicate their time and lives to environmental preservation in the polluted capital.
Volunteer Edy Sutrisno admitted doing community work to save wetlands was a bittersweet experience ever since he first joined the NGO Jakarta Green Monster in 2006.
"I enjoy my time as a volunteer. I feel very energized when I meet people who share the same interests," Edy told The Jakarta Post on Friday.
"I'm so happy because we are not the only group of people concerned about this issue," said the 31-year-old co-founder of the NGO.
He and a group of friends established JGM to raise awareness of the environmental degradation of the city's wetlands, including the dwindling mangrove forests.
Fondra Rompas, 28, from Grombolan Peduli Sampah, or Gropesh (Trash Care Community), said being an environmental volunteer had presented him with many advantages and experiences.
"I wasn't very concerned about global warming and didn't know what to do to reduce the effect until I joined the group. We should first take part in a series of training, like how to turn organic waste into compost," said Fondra, adding that Gropesh focused on waste management, from separating organic and inorganic waste, to producing compost.
"Although the activity sometimes takes time and is tiring, it's not a big deal. I want to keep dedicating my life to the community," he said.
For many of Jakarta's youths, being a volunteer is also a positive and productive way of spending their spare time.
"I'm single and I don't have family obligations. So at least I can do something useful for the community," said Dahlia, a university student who volunteered at an event to promote the minimum waste concept, organized by the Urban Poor Linkage at Tugu Proklamasi, Central Jakarta.
Another university student, Wahyu, said he wanted to do something to save the environment.
"Of course the fun part is meeting new friends, but I really want to contribute something to stop global warming," said the 21-year-old.
International Volunteer Day, established in 1985 by the UN to recognize the work done by volunteers the world over, is marked each year on Dec. 5.
Besides UN recognition, many volunteers are not rewarded for what they do, and some even face hurdles in trying to lend a hand.
Edy said not everything he did worked out as planned, especially when it came to the city administration.
"We used to put high hopes in the city administration to support our programs. For instance, they assured us they would back up our programs, but it turned out just to be lip service," he said.
"We also find it hard to deal with the city's red tape."
Volunteers' families also have to be magnanimous, he said.
"My wife and kids sometimes complain about my activities at JGM because they often take place during weekends, which is family time."
Copyright © 2008 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.
--------------------------------------------------------------------------------
Source URL: http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/06/more-volunteers-turning-green-efforts.html
Subscribe to:
Posts (Atom)