Friday, 24 October 2014

Salah Tafsir Jokowi (Radhar Panca Dahana) Kompas

Pilgub Jatim | Salah Tafsir Jokowi
Budayawan Indonesia Radhar Panca Dahana membahas dengan jernih dan cerdas "Revolusi Mental" Presiden Jokowi. Jarang ada tulisan memukau seperti ini lahir dari tulisan sastrawan
kita. Klik tautan untuk membaca lanjut.

"Apa yang dimiliki Jokowi adalah semacam "kecerdasan" tradisional.." ~Radhar Panca Dahana
[...] Kecerdasan tradisional
Hal pertama dan utama adalah pencitraan stigmatik yang menganggap Jokowi memiliki kecerdasan—katakanlah—sebagaimana yang kita bayangkan ada pada Obama atau tokoh dunia lain. Bahkan juga apabila dibandingkan dengan seorang direktur atau eksekutif sebuah organisasi/perusahaan pun, performa Jokowi sesungguhnya di bawah standar atau kategori-kategori canggih manajemen-performatif modern. Karena itu, Anda akan merugi jika mengharapkan, misalnya, Jokowi dapat mempresentasi konsep atau ide-ide (kenegaraan atau pemerintahannya) laiknya seorang eksekutif andal. 

Pelisanan atau retorikanya sungguh tak cakap, diksinya miskin, bahasa tubuh kaku, paralingual tak mampu dimainkan untuk memperkuat pernyataannya sendiri, bahasa Inggris tak fasih, bicara simbol atau visual display tidak mahir, dan seterusnya. Kualitas mediokratik presentasinya mungkin ada pada tingkatan middle-manager. Jokowi tentu saja tidak sama sekali tak cerdas. Dalam standar atau paham kecerdasan yang, misalnya, kita dapatkan dari seorang Habibie, Gus Dur, apalagi Soekarno,bahkan ahli-ahli retorika yang silih ganti tampil di layar datar televisi. Namun, mengapa ia begitu hebat? Mengapa ia bisa menaklukkan lebih dari separuh rakyat negeri ini, dan menjadi seorang
pemimpin tertinggi, menumbangkan begitu banyak tokoh cerdas, berpengalaman, bermodal besar, berjaringan luas, dan sebagainya?
Jawabannya cuma satu: Jokowi "cerdas". Bukan cerdas dalam pengertian modern yang akademik, saintifikal, atau berbasis pada rasionalisme-materialistik atau logosentrisme oksidental, sebagaimana tokoh-tokoh kita sejak masa pergerakan awal dulu. Jokowi "hanyalah" sarjana strata satu kehutanan, tidak lebih. Apa yang dimiliki Jokowi adalah semacam "kecerdasan" tradisional, bisa juga primordial, yang dia dapatkan semata dari penghayatannya yang tulen pada sumber pengetahuan yang ada di dalam nature atau alam bawah sadarnya sebagai bagian organik dari suku Jawa. Inilah satu bentuk kecerdasan yang tak pernah dan mungkin tak bisa dipetakan, disistematisasi, difalsifikasi atau diteorisasikan oleh pelbagai bentuk epistemologi yang ada saat ini.
Kecerdasan ini memang tidak "disadari" ("sadar" dalam pengertian akal yang sistematikanya dikelola oleh rasionalisme positif), tetapi ia eksis atau mengendap begitu saja dalam diri kita. Kita umumnya, tidak hanya tidak "menyadari", tetapi juga tidak "mengetahui" karena kecerdasan itu sejak kanak kita tutupi (cover) dengan satu bentuk kultur/adab dengan kecerdasan yang sangat lain/berbeda. Kultur/adab kontinental yang kita internalisasi sejak PAUD hingga posdoktoral.
Kapasitas dan kapabilitas dari kecerdasan tradisional ini, jika tidak seimbang, saya kira, lebih ampuh ketimbang kecerdasan rasional modern. Kapabilitasnya dalam mengidentifikasi masalah, menemukan substansi, mengkreasi solusinya yang inovatif, dan mengimplementasikannya dalam praksis (kebijakan) hidup sehari-hari. Kecerdasan ini tidak bermain di atas meja, dalam angka-angka, eksposisi ilmiah atau simpulan-simpulan spekulatif yang reduksionistik, sebagaimana hasil riset-riset sejumlah laboratorium sosial.


Talking green economy with Hunter Lovins

Hunter Lovins talks about #Regenerative economy. Lots of references : )

Thursday, 23 October 2014

Basuki: Jokowi Tak Bawa Ranjang Pribadinya ke Istana | Beritasatu.com

Basuki: Jokowi Tak Bawa Ranjang Pribadinya ke Istana | Beritasatu.com

"Pak Jokowi berani loh. Dia nempati ‎kamar yang dulu jadi kamar Bung Karno. Selama ini nggak ada presiden yang berani, termasuk Bu Mega (Megawati Soekarnoputri)," ungkap pria yang akrab disapa Ahok ini.

PELANTIKAN JOKOWI-JK: Isi Lengkap Pidato Jokowi "Di Bawah Kehendak Rakyat & Konstitusi" | Quick News - Bisnis.com

PELANTIKAN JOKOWI-JK: Isi Lengkap Pidato Jokowi "Di Bawah Kehendak Rakyat & Konstitusi" | Quick News - Bisnis.com
[...]Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna sp[i]ritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Wednesday, 15 October 2014

Tempat Kalla dalam "Revolusi Jokowi" (Kompas, 22 Aug 2014, Fachry Ali)


[...] Joko Widodo (Jokowi) sebagai ”pemimpin pasca elite”. Ini terjadi karena, menggunakan frasa sejarawan Taufik Abdullah, ”kesewenangan sejarah” yang membuat Indonesia sejak awal berada di bawah kepemimpinan kaum elite. Walau punya cita-cita ”sempurna” tentang bagaimana rakyat Indonesia harus dipimpin dan dimakmurkan, kaum elite ”terperangkap” ke dalam dua aspek tak terhindarkan. Selain rumusan cita-cita mereka diambil dari pengalaman negara dan masyarakat maju[*], watak kepemimpinan mereka lebih dibentuk proses sosialisasi dan mobilitas vertikal di dalamlembaga-lembaga politik dan birokrasi yang terpisah dari pengalaman keseharian rakyat banyak.[*baca: pola pembangunan modern versi Rostow]



Sumber:

Program LH Jokowi JK

 
(picture taken from http://www.sbs.com.au/news/article/2014/06/30/study-shows-indonesias-rapid-deforestation)

 [...]Saya coba menyusun keping-keping program lingkungan pasangan Jokowi - JK yang berserakan tersebut.
1.  Menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa khawatir kehilangan investor.
2.    Menerapkan kebijakan permanen bahwa negara berada pada titik kritis disebabkan kerusakan lingkungan hidup.
3.  Memfasilitasi setiap warga negara supaya punya akses memiliki tanah sebagai tempat menetap dan memperoleh penghidupan layak.
4.    Mendorong reformasi pertanahan melalui penyempurnaan UU Pokok Agraria.
5.    Membuat pengaturan jelas untuk mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan memperhatikan hukum adat.
6.  Menginisiasi perangkat hukum khusus dengan satuan tugas khusus untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining.
7.    Meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah aktivitas ilegal di Indonesia dibawa ke luar negeri dan sebaliknya.

Sementara program lingkungan pasangan Prabowo-Hatta yang terumuskan adalah sebagai berikut:
1.    Memulai reboisasi 77 juta hektare hutan yang rusak.
2.    Menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati.
3.    Melaksanakan penanaman pohon penghasil kayu secara individu atau kolektif maksimal 5 hektare.
4.  Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapat sertifikasi yang diterima pasar global.
5.    Mensyaratkan kontribusi pembangunan hutan kota.
6.    Merehabilitasi daerah aliran sungai dan sumber air.
7. Mendorong usaha batu bara, nikel, tembaga, bauksit, dan besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.
8.    Berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global.

Dari program lingkungan kedua pasangan capres tersebut di atas, yang paling jelas terlihat adalah eksistensi manusia, dalam hal ini kelompok manusia yang berada dilingkaran sebuah ekosistem (baca: lingkungan). Dalam program lingkungan pasangan Prabowo - Hatta, nyaris tak ada tempat bagi eksistensi manusia. Misalnya eksistensi masyarakat adat dan komunitas-komunitas lokal disekitar kawasan hutan. Peran masyarakat adat atau komunitas lokal dinegasikan, bisa dianggap tidak ada, atau tidak dilibatkan dalam praktek-praktek pengelolaan lingkungan seperti yang tertuang dalam delapan poin program lingkungan hidup mereka. Inilah model pengelolaan lingkungan Eco fascism atau faham fasis konservasi lingkungan.


Dikutip dari blog saudara Jopi Peranginangin, Friday, May 30, 2014, berjudul: Semangat Eco Fascism vs Eco Populism Dalam Program Lingkungan Capres



View Point: Jokowi’s first presidential order: New false teeth for ‘Ibu’ Eet | The Jakarta Post

View Point: Jokowi’s first presidential order: New false teeth for ‘Ibu’ Eet | The Jakarta Post

Hopefully, Eet will have her new teeth by the time Jokowi is sworn into office in the next 10 days. It could become the first realization of one of Jokowi’s promises as the country’s seventh president.  -Kornelius Purba, Jakarta Post

De-growth as Political, economic and social concept - The European Institute - EIILIR


De-growth as Political, economic and social concept - The European Institute - EIILIR: De-growth is a political, economic and social concept according to which the permanent increase of the world's demography and the economic growth which should spill over from it does not benefit mankind but threatens the environment, peace, and for the most pessimistic persons the survival of the human being. This is why it is opposed to sustainable development. Anti-productivist and anti-consumerist movements, as well as a number of ecologist movements, make use of it, and sometimes de-growth is said to be « sustainable » and « convivial ».

Friday, 3 October 2014

Ebola a Symptom of Ecological and Social Collapse | EcoInternet



[...] ecosystem loss and biosphere collapse indicates more natural
ecosystems have been loss than the global environment can handle without
collapsing. Yesterday, new science reported that 50% of Earth’s
wildlife has died (in fact been murdered) in the last 40 years [3] - Dr Glen Barry




Ebola a Symptom of Ecological and Social Collapse | EcoInternet