WALHI: Konspirasi Global Penghancur Hutan
Jakarta, (Analisa)
Aktivis WALHI bersama dengan aktivis Asian People Movement Againts ADB, melakukan aksi demonstrasi di kantor World Bank, di, Jakarta, Senin (27/4), mengecam perilaku agen-agen neoliberalisme, seperti World Bank dan Asian Development Bank yang melakukan praktek manipulatif, seolah-olah dengan proyek lingkungan mereka di Indonesia telah mendukung penyelamatan sumber daya alam Indonesia.
Tetapi di balik itu semua, proyek-proyek yang dijalankan ternyata mendukung penghancuran hutan Indonesia. Contoh terjadi di Aceh, proyek Aceh Forestry Environment Project (AFEP) senilai US$17 juta yang didanai oleh Multi Donor Fund, yakni sebuah lembaga trust fund pasca-gempa dan tsunami di Aceh yang dimotori oleh World Bank, bukannya menjadikan hutan Aceh menjadi lebih lestari, tetapi proyek ini malah mendukung pembangunan ruas-ruas jalan baru yang membelah hutan Aceh.
Bambang Antariksa, Direktur Eksekutif WALHI Aceh, menyatakan “Proyek AFEP yang didanai oleh Bank Dunia mendukung pembukaan jalan yang membelah hutan Aceh.
Hal ini secara tertulis dinyatakan dalam pertemuan 9 Bupati/kota, bertempat di Gayo Lues, pada bulan Maret yang lalu. Oleh karena itu, lebih baik Bank Dunia segera angkat kaki dari Aceh, karena proyek yang dijalankan hanya menghambur-hamburkan uang dan melegitimasi penghancuran hutan Aceh.
Dikatakannya, meskipun pinjaman untuk sektor kehutanan [baru] sekitar tiga persen dari total pinjaman yang dikucurkan oleh Bank Dunia, isu-isu tentang kehutanan bisa dinyatakan telah membesar bersamaan dengan maraknya kontroversi tentang lingkungan yang bergolak di Bank Dunia.
Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang (KAU) menyatakan, untuk produksi kayu dan pembangunan jalan dan rencana kolonisasi areal hutan telah menjadi penyebab utama penggundulan hutan dan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat yang menetap di dalamnya.
Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menambahkan, melihat fakta konspirasi yang dilakukan oleh lembaga pemilik modal tersebut, sudah saatnya Pemerintah Indonesia memutus hubungan secara total kepada lembaga-lembaga tersebut. (try)
