Saturday 31 October 2009

Gubernur Kepri: Sumatera Harus Jadi Satu Kesatuan

Gubernur Kepri: Sumatera Harus Jadi Satu Kesatuan
Medan, (Analisa)

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ismeth Abdullah mengatakan, Sumatra harus menjadi satu kesatuan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan hingga menjadi satu kesatuan sebagai "center of excellent" (pusat keunggulan).

"Kita harus berpikir Sumatra, jangan lagi berfikir sektoral dan mementingkan provinsi masing-masing," katanya ketika menerima kunjungan jurnalistik wartawan unit Pemprovsu ke Provinsi Kepri dipimpin Kepala Dinas Kominfo Sumut H Eddy Syofian MAP di Batam, Rabu (28/10).

Ismeth Abdullah yang juga Koordinator Forum Gubernur se-Sumatra itu mengaku sangat berharap provinsi-provinsi di Sumatra bersedia berjuang bersama-sama dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain, khususnya dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

"Kita harus bersedia dan mau berjuang bersama-sama, apalagi dalam kondisi otonomi daerah yang masih setengah hati seperti sekarang ini. Kita harus bangkit dan maju bersama," ujarnya sembari memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubsu Dato’ Seri H Syamsul Arifin SE yang dinilainya punya komitmen tinggi terhadap kemajuan Sumatera.

Menurut dia, APBD se-Sumatra jika dikumpulkan menjadi satu bisa mencapai angka Rp100 triliun, belum lagi jika melihat PDRB-nya. Semua itu merupakan sebuah potensi besar sekaligus kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk maju bersama.

Menurutnya, Provinsi-provinsi di Sumatra juga harus bisa kompak dalam memperjuangkan segala hal, termasuk dalam memperjuangkan bagi hasil di sektor perkebunan.

"Kita jangan berjuang sendiri-sendiri. Kita harus kompak, karena kalau tidak kita akan lemah dan tidak akan digubris," katanya. Dikatakannya, banyak hal yang bisa diperjuangkan bersama. Selain bagi hasil sektor perkebunan, ia juga menunjuk sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor yang harus diperjuangkan bersama.

"Di sektor perikanan kita tahu daerah hanya boleh mengeluarkan izin untuk kapal-kapal berukuran maksimal 30 GRT, sementara di atas itu izin hanya boleh dikeluarkan pusat. Ini juga bisa kita perjuangkan bersama," katanya.

Otorita Danau Toba

Ismeth Abdullah juga menyarankan Pemprovsu segera membentuk Badan Otorita Danau Toba guna memaksimalkan upaya pengembangan kawasan wisata terkenal di Sumut tersebut.

"Dulu saya juga pernah menyarankan hal serupa, itu jika Sumut benar-benar ingin mengembangkan sekaligus memaksimalkan potensi Danau Toba," katanya. Menurut mantan Kepala Badan Otorita Batam itu, pembentukan Badan Otorita Danau Toba dapat dilakukan dengan mensinergikan delapan daerah yang berada di sekitar kawasan danau terbesar di Indonesia itu.

Kedelapan kabupaten di kawasan Danau Toba, katanya, harus mampu bersatu dan bersinergi membentuk Badan Otorita Danau Toba. "Dengan keberadaan sebuah otorita di sana saya sangat yakin Danau Toba akan bisa dikembangkan secara maksimal dan jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi wisata itu bisa ditingkatkan hingga tiga atau bahkan sampai empat kali lipat dibanding yang sekarang," katanya.(ir)