Program LH Jokowi JK

 
(picture taken from http://www.sbs.com.au/news/article/2014/06/30/study-shows-indonesias-rapid-deforestation)

 [...]Saya coba menyusun keping-keping program lingkungan pasangan Jokowi - JK yang berserakan tersebut.

1.  Menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa khawatir kehilangan investor.

2.    Menerapkan kebijakan permanen bahwa negara berada pada titik kritis disebabkan kerusakan lingkungan hidup.

3.  Memfasilitasi setiap warga negara supaya punya akses memiliki tanah sebagai tempat menetap dan memperoleh penghidupan layak.

4.    Mendorong reformasi pertanahan melalui penyempurnaan UU Pokok Agraria.

5.    Membuat pengaturan jelas untuk mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan memperhatikan hukum adat.

6.  Menginisiasi perangkat hukum khusus dengan satuan tugas khusus untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining.

7.    Meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah aktivitas ilegal di Indonesia dibawa ke luar negeri dan sebaliknya.

Sementara program lingkungan pasangan Prabowo-Hatta yang terumuskan adalah sebagai berikut:

1.    Memulai reboisasi 77 juta hektare hutan yang rusak.

2.    Menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati.

3.    Melaksanakan penanaman pohon penghasil kayu secara individu atau kolektif maksimal 5 hektare.

4.  Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapat sertifikasi yang diterima pasar global.

5.    Mensyaratkan kontribusi pembangunan hutan kota.

6.    Merehabilitasi daerah aliran sungai dan sumber air.

7. Mendorong usaha batu bara, nikel, tembaga, bauksit, dan besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.

8.    Berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global.

Dari program lingkungan kedua pasangan capres tersebut di atas, yang paling jelas terlihat adalah eksistensi manusia, dalam hal ini kelompok manusia yang berada dilingkaran sebuah ekosistem (baca: lingkungan). Dalam program lingkungan pasangan Prabowo - Hatta, nyaris tak ada tempat bagi eksistensi manusia. Misalnya eksistensi masyarakat adat dan komunitas-komunitas lokal disekitar kawasan hutan. Peran masyarakat adat atau komunitas lokal dinegasikan, bisa dianggap tidak ada, atau tidak dilibatkan dalam praktek-praktek pengelolaan lingkungan seperti yang tertuang dalam delapan poin program lingkungan hidup mereka. Inilah model pengelolaan lingkungan Eco fascism atau faham fasis konservasi lingkungan.

Dikutip dari blog saudara Jopi Peranginangin, Friday, May 30, 2014, berjudul: Semangat Eco Fascism vs Eco Populism Dalam Program Lingkungan Capres

John Tafbu Ritonga: "'Emerging economy' jangan dibanggakan"

WOL, MEDAN - Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), John Tafbu Ritonga, mengatakan, kondisi Indonesia yang menjadi "emerging economy" atau negara yang memiliki potensi ekonomi besar tidak layak dibanggakan karena bukan berdasarkan kemampuan teknologi, melainkan karena karunia Tuhan.

"Memang harus disyukuri tetapi jangan terlalu dibanggakan," katanya di Medan, Selasa, menanggapi isi pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono dalam rangka HUT ke-66 Kemerdekaan RI yang menyebutkan Indonesia sebagai "emerging economy".

 Menurut John Tafbu, potensi ekonomi Indonesia besar karena memiliki penduduk yang sangat banyak dengan tanah yang subur dan mempunyai sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Dengan kesuburan tanah dan SDA yang ada itu, rakyat bisa mengolahnya untuk memberikan hasil. "Jadi, semua karena karunia Tuhan. Tanah kita subur dan rakyatnya banyak karena leluhur kita banyak melahirkan anak," katanya.

Kemudian, kata dia, Indonesia juga tidak layak membanggakan diri dengan komoditas dalam negeri yang memberikan hasil banyak karena lebih disebabkan naiknya harga di pasaran internasional.

Selain itu, komoditas yang dihasilkan Indonesia seperti minyak sawit, karet, dan kopi diminati luar negeri karena banyak negara internasional yang tidak mampu memproduksinya."Kalau pun mereka memproduksi sawit sendiri, cita rasanya benda dengan milik Indonesia," kata Dekan Fakultas Ekonomi USU itu.

 Bahkan, kata dia, emerging economy yang dilekatkan kepada Indonesia semakin tidak layak dibanggakan karena faktor alam, bukan dari kemampuan dan penguasaan teknologi. Emerging economy yang dilekatkan ke Indonesia berbeda dengan yang disematkan kepada China dan India yang lebih berpatokan pada kemampuan dan penguasaan teknologi.

Dengan pengetahuannya, China dapat membuat produk yang mampu diterima di negara lain, termasuk Amerika dan negara maju lainnya meski mereka memiliki produk yang sama. "Beda dengan Indonesia. Sawit kita dibeli karena mereka tidak punya sawit," katanya.

 Sebelumnya, melalui pidato kenegaraan menyambut HUT Kemerdekaan RI pada sidang paripurna bersama DPD dan DPR RI di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta Presiden Yudhoyono mengatakan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara.Bahkan, banyak pihak menyebut Indonesia sebagai emerging economy, bukan ekonomi dunia ketiga yang selama lebih dari 60 tahun selalu diasosiasikan dengan negara kita.

Saat ini, kata Presiden, Indonesia juga memiliki peluang yang sangat baik untuk menjadi salah satu negara dengan skala ekonomi sepuluh terbesar di dunia, dalam dua sampai tiga dasawarsa mendatang.

 

Editor: PRAWIRA SETIABUDI

Komentar:

Negara kita rela menanggung ongkos kerusakan lingkungan hidup[LH] jangka panjang demi kemajuan ekonomi jangka pendek. Dalam hal ini pertanggungjawaban atas laba yang diperoleh dari rusaknya LH harus benar-benar sepadan dengan katalain jangan sampai 'pengorbanan' SDA kita itu tersia-sia! Tanamkan kembali atau reinvestasikan laba yang diperoleh untuk memperbaiki serta menciptakan alat-alat produksi alternatif guna memungkinkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi-LH yang lestari[sustainable].